Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berencana melibatkan investor asing dalam penyelesaian proyek Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Untia. Pasalnya, pengucuran dana pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersendat dan tidak mencukupi.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, saat ini pihaknya sudah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan investor asal Malaysia dan Singapura.Rencananya, 1 Juli, mantan Bupati Gowa dua periode ini akan bertolak ke Negeri Jiran untuk menawarkan kerja sama pembangunan pelabuhan di Kecamatan Biringkanaya kepada pengusaha, termasuk Perdana Menteri Malaysia.

”Melanjutkan pembangunan PPN Untia sulit jika hanya mengharapkan dana APBN, yang hanya kucur Rp 9 miliar per tahunnya. Harus dicarikan solusi supaya proyek itu bisa selesai, di antaranya melibatkan pengusaha selaku pihak ketiga,” ujarnya seusai menjadi keynote speaker pada festival bahari yang diselenggarakan di Hotel Horison,kemarin.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek PPN mencapai Rp 360 miliar. Pelabuhan yang dibangun sejak 2006 tersebut ditargetkan rampung 2012. Hanya, hingga memasuki tahun ketujuh pengerjaannya, Pemerintah Pusat baru mengucurkan anggaran sekitar Rp 30 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku, Pemerintah Pusat kesulitan dana untuk penyelesaian proyek tersebut. Saat ini pelaksana proyek baru merampungkan pembangunan causeway pelabuhan sepanjang 460 meter dan terrestrial dermaga sepanjang 125 meter. Syahrul menuturkan,tidak sulit mengajak pengusaha bekerja sama di sektor industri perikanan.

Pemprov sisamenyiapkanmekanisme kerja sama agar saling menguntungkan. “Proyek ini bernilai ratusan miliar dan rawan korupsi,makanya sebelum dibuka secara luas, akan dikaji pola kerja samanya supaya tidak ada unsur KKN di dalamnya.” ”Nanti dikira ada link dengan kontraktor ataupun pengusaha yang hendak diajak kerja sama,”tandasnya.

Dia mengaku, banyak pengusaha yang sudah siap melanjutkan pembangunan PPN Untia. Hanya, dibutuhkan komitmen pengusaha untuk memasarkan dan menjalankan industri yang ada. ”Banyak pengusaha yang mau bangun pelabuhannya, tapi cara memasarkannya harus dicari tahu dulu.

Mengingat menyelesaikan proyek ini dibutuhkan sekitar Rp 300 miliar,”ungkapnya. Pengusaha yang diajak kerja sama diharapkan memiliki komitmen tinggi. Selain mempunyai modal,pengusaha tersebut harus memiliki daya tahan yang cukup. ”Pengusaha itu harus punya daya tahan karena dana yang dikeluarkannya pengembaliannya tidak dalam waktu cepat.

Di PPN Untia, tidak sekedar menyelesaikan bangunan fisik, tapi pengusaha harus pula mampu membangun industrinya mulai pabrik es,coldstorage, hingga pengalengan ikannya,” ungkapnya. Sementara itu, saat disinggung soal bentuk kerja sama pihak ketiga seperti apa, mantan Wakil Gubernur Sulsel ini menyatakan belum membicarakannya secara detail.

Tahun ini, PPN Untia kebagian dana APBN Rp 7 miliar. Dana tersebut merupakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Pusat yang diperoleh melalui Kementerian dan Kelautan RI. Mantan Camat Bontonompo ini juga mengaku,salah satu bank nasional telah menyatakan kesiapannya membiayai proyek PPN Untia.

Sistemnya dengan pemberian kredit yang kemudian dicicil dengan jaminan pemerintah. Hanya, Syahrul enggan menyebutkan pihak bank yang menyatakan kesediaannya. Kepala Seksi Pengembangan Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel Andi Chaeril mengungkapkan, pemanfaatan dana tersebut masih pada lanjutan pembangunan talud untuk mendukung pembangunan fasilitas pendaratan perahu nelayan di atas lahan seluas 300x200 meter tersebut.

“Kepastian besaran dana yang diperoleh sudah ada dari Kementerian, hanya belum bisa diketahui kapan dana itu akan kucur di Sulsel,” ujarnya, kemarin. Kendati sudah ada tambahan dana dari pusat,sampai saat ini dana tersebut belum mencukupi untuk penyelesaian pelabuhan Nusantara itu.

Itu karena setiap tahun dana yang kucur sangat terbatas dan sangat jauh dari kebutuhan perampungan PPPN Untia sebesar Rp 300 miliar. Sebelumnya,Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mempersilahkan Pemprov Sulsel untuk menggandeng pihak ketiga dalam penyelesaian PPN Untia. Menurutnya, jika berharap pada APBN, pelabuhan tersebut tidak akan rampung sesuai jadwal. Demikian catatan online Gunung Slamet yang berjudul Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.